Dewan Trenggalek Ingatkan Eksekutif Terkait SDM Pejabat

Trengalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan topik bahasan, yakni Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2021, Rabu (25/8/2021).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Husni Tahir Hamid mengatakan, dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan tahun 2021 pihaknya meminta agar setiap OPD cermat dalam menganggarkan.Sehingga tidak terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).

Baca juga: Presiden Serahkan 22 ribu Sertifikat Tanah di Humbahas Gubernur: Diwariskan, Jangan Diperjualbelikan

"Kami berharap agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi atensi Bupati.Agar bisa menjalankan tugasnya sesuai bidang masing - masing, " ucapnya kepada wartawan.

Husni menuturkan, salah penyebab tingginya Silpa adalah faktor SDM di masing - masing OPD kurang bisa memaksimalkan dalam proses pelaksanaan kegiatan..

Baca juga: Pjs Bupati Trenggalek : Masyarakat Tidak Perlu Panik Terkait Pemberitaan Potensi Tsunami

" Selain itu semua juga bisa disebabkan tifak adanya  pengawasan dalam perencanaan, " tandasnya.

Husni tidak menampik jika pihaknya telah mengingatakan eksekutif agar anggaran yang tidak bisa terserap segera dialihkan ke kegiatan lain.Agar visi misi Bupati bisa terealisasi sesuai target.

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Sambut Kedatangan Presiden Republik Indonesia di Bandar Udara Silangit

Jika saja program tidak terlaksana, masih lanjut Husni, bisa diartikan visi misi Bupati tidak akan tercapai, sebab visi misi itu bisa terlaksana apabila ada anggarannya.

" Sekarang ini sudah masuk ke APBD Perubahan, jadi masih ada waktu untuk memaksimalkan dalam membuat sebauh perencanaan, " imbuhnya.

Baca juga: Vetiver dan Palaka di Tengah Pandemi , Catatan Perjalanan Egy Massadiah

Politisi dari Partai Hanura ini berharap agar Pemkab mengawal, misal dalam perencanaan kegaiatan di tahun 2021 lalu, tahun 2020 semua menganggap jika wabah pandemi Covid - 19 akan usai.Semua menggarkan secara normal seperti biasanya.

Dari situ tidak ada antisipasi adanya Covid - 19, sehingga banyak program - program yang tidak terealissi.Misalnya perjalanan dinas yang anggarannya tidak terserap.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Serahkan 22.ribu Sertifikat Hak Atas Tanah di Humbang Hasundutan

" Itu seharusnya bisa dialihkan ke kegiatan atau program lain, " ungkapnya.

Untuk itu, dia berpendapat jika Bupati harus lebih selektif dalam mengevaluasi pemilihan SDM.Jadi dia bisa kerja apa tidak.

" Jangan sampai pegawai ataub pejabat apa tugas mereka, " tutupnya (ags).