Dasar Penyusunan KUA - PPAS Tidak Lagi Pakai Permendagri 90 Tapi Kemendagri Nomor 050, Ini Tanggapan Ketua Fraksi Golkar Trenggalek

Dasar Penyusunan KUA - PPAS Tidak Lagi Pakai Permendagri 90 Tapi Kemendagri Nomor 050, Ini Tanggapan Ketua Fraksi Golkar Trenggalek
Nurwahyudi anggota Komisi II DPRD Trenggalek dan Ketua Fraksi Golkar

Trenggalek - Adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 050 tentang dasar dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentu saja harus ada harmonisasi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena rencana yang sudah disusun bersama dokumennya yang sudah jadi masih menggunakan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90.

Nurwahyudi, salah satu anggota Komisi II DPRD Trenggalek yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar mengatakan, antara Permendagri Nomor 90 dan Kemendagri Nomor 050 sebenarnya hampir sama, tapi ada sebagian yang perlu ada pencermatan khusus.

"Kalau mengacu pada Permendagri secara umum lebih kepada performance KUA - PPAS sedangkan SE Kemendagri mengatur langsung pada poin - poin nya secara spesifik, " ucapnya, usai Rapat Kerja Komisi II bersama beberapa OPD, Sabtu (10/10/2020).

Pria yang kali kedua menjadi Anggota DPRD Trenggalek ini menuturkan, ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara spesifik, misalnya dari sisi pendapatan itu harus dijelaskan, belanja (belanja operasi, modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Menurutnya, ini harus dicermati dan dipahami oleh OPD dan perlu di sinkronkan dalam waktu dekat serta perlu ada keseriusan baik dari OPD atau teman - teman di komisi.

"Secara umum OPD sudah memahami karena materinya sama saja.Jadi tinggal pengelompokannya saja, " tandasnya.

Selanjutnya, masih kata Nurwahyudi, pihaknya berharap agar secara administrasi pengelompokan numenklatur menyesuaikan sedangkan materi kegiatannya tidak ada masalah karena hampir semua dinas memahami.

Nurwahyudi juga menegaskan jika pagu anggaran kegiatan tidak mengalami perubahan atau sama seperti saat direncanakan awal sehingga hanya fokus pada pengelompokan nomenklatur saja.

"Mudah - mudahan saja semua bisa berjalan lancar dan muaranya, performance APBD 2021 sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, " pungkasnya (ags).

Trenggalek
AGUS RIYANTO

AGUS RIYANTO

Previous Article

Peringati HUT ke - 56, Ketua DPD Partai...

Next Article

Dasar Penyusunan KUA - PPAS Berubah, Komisi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Herman Djide verified

Nanang Suryana

Nanang Suryana

Postingan Bulan ini: 107

Postingan Tahun ini: 107

Registered: Sep 22, 2020

Eko Prasetyo

Eko Prasetyo verified

Postingan Bulan ini: 59

Postingan Tahun ini: 59

Registered: Dec 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 47

Postingan Tahun ini: 47

Registered: Sep 22, 2020

Sopiyan hadi

Sopiyan hadi

Postingan Bulan ini: 47

Postingan Tahun ini: 47

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Amry Pasaribu

Terkonfirmasi, 331 Kasus Positif Covid-19 di Toraja Utara dan 16 Meninggal Dunia
Dua Pasien Positif Covid-19 di Luwu Timur Meninggal Dunia
Bupati Jeje wiradinata Klarifikasi Terkait Opini di Medsos bahwa Bupati Menantang Masyarakat
Kapolres Tana Toraja Hentikan Resepsi Pernikahan di Hotel Pantan
banner

banner

banner

Follow Us

Recommended Posts

Turut Berduka Atas Gempa Majene, Presiden Jokowi Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Lakukan Tanggap Darurat
Pansus II DPRD Trenggalek Targetkan Ranperda Merger BPS Dengan BPR Djwalita Selesai Dalam Waktu 1 Bulan
Wapres K.H Ma'aruf Amin Berduka Atas Wafatnya Syekh Ali Jaber
Pansus II DPRD Trenggalek Tunggu Penyempurnaan Draf Ranperda Kabupaten Layak Anak
Presiden Jokowi: Jaga Integritas dan Stabilitas Sistem Perekonomian dan Keuangan